PROYEK HAMBALANG TIDAK TRANSPARAN

nggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Gumelar, mengatakan bahwa selama dirinya duduk di Komisi Olahraga DPR ternyata tidak tahu jika ada pembahasan mengenai pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3S0N) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Dedi, andaikata kasus Nazaruddin tak terungkap bisa jadi proyek Hambalang tak terungkap pula ke publik. "Kami tidak tahu pembahasan di Komisi X. Hal ini (masalah Hambalang) muncul di publik setelah Nazarudin bersuara. Kalau tidak Nazar umumkan di publik, maka tidak akan pernah tahu," kata pria yang lebih dikenal dengan nama Miing, itu saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora di Jakarta, Senin (17/10). Miing juga menilai keganjilan di proyek Hambalang, itu. Dipaparkannya, awalnya beredar isu bahwa persetujuan anggaran proyek itu disetujui oleh pimpinan Komisi X dan Panja Anggaran Komisi X pada tahun 2010. "(Kabarnya) ditandatangani Hakam Naja dan Heri Ahmadi. Tapi, setelah dicek Hakam Naja dan Heri Ahmadi, tidak merasa tandatangani penganggaran ini," jelasnya. Karenanya Miing setuju bila Komisi X meninjau langsung ke lapangan. "Kami dari PDI Perjuangan setuju bila ditunda untuk tidak menyetujui anggaran (usulan Rp500 miliar tahun 2012)," tegasnya. Bahkan, kata Miing, perlu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu melakukan audit proyek Hambalang, tersebut. "Sebagai dasar hukum yang harus dibahas di Komisi X," ungkapnya. Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Hetifah, mengatakan bahwa saat rapat kerja dengan beberapa Satuan Kerja (Satker) di Kemenpora, ada banyak kejanggalan. Khususnya, kata dia, di salah satu satker dari Anggaran Rp520 miliar tahun 2012 untuk peningkatan sarana dan prasana olahraga yang dialokasikan, termasuk untuk lanjutan Hambalang. "Menjadi satu pertanyaan bagi kami, se-urgen itukah? kita ingin ada perhatian kepada kegiatan lain yang pro rakyat. 98 persen alokasinya untuk Hambalang, harus ada argumen. Kami sulit pertanggungjawabkan ini kalau ada pertanyaan dari daerah,"